Intensifkan Pendapatan Negara Lewat Cukai, Sri Mulyani Teken Aturan Baru
TEMPO.CO | 16/12/2018 21:14
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan mak
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.010/2018 pada 12 Desember 2018. Beleid ini merupakan perubahan terhadap aturan sebelumnya yakni PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku pada 1 Januari 2019.

BACA: Sri Mulyani Teken Beleid Cukai Bir Naik Rp 2.000 per 2019

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan meski mengubah beberapa ketentuan pada aturan sebelumnya, aturan ini tidak mengubah mengenai tarif cukai. Karena itu, tidak ada kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau maupun kenaikan batasan harga jual eceran minimum.

"Tidak ada kebijakan kenaikan tarif cukai HT maupun kenaikan batasan Harga Jual Eceran minimum, sehingga tetap mengacu pada Pasal 6 dan 7 pada aturan sebelumnya, atau PMK 146," kata Nufransa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad, 16 Desember 2018.

Nufransa menjelaskan dalam hal ini tarif pajak yang bakal dikenai tetap sebesar 57 persen dari harga jual eceran. Selain itu, penyusunan kebijakan hasil tembakau ini juga telah mempertimbangkan berbagai aspek seperti pengendalian konsumsi rokok, penerimaan negara, tenaga kerja, dan pemberantasan rokok ilegal.

BACA: Penerimaan Pajak 2019 Diprediksi Tak Capai Target karena...

Adapun Kementerian mencatat sepanjang 2013–2018, kenaikan tarif cukai dan penyesuaian harga jual eceran hasil tembakau telah berhasil mengendalikan produksi dengan penurunan produksi sebesar 2,8 persen. Meski terjadi penurunan produksi, Kementerian juga mencatat adanya peningkatan penerimaan negara lewat pengendalian hasil tembakau yang naik sebesar 10,6 persen.

"Namun demikian, dari aspek tenaga kerja, Pemerintah masih perlu memberikan ruang bagi industri padat karya dengan menjaga keberlangsungan tenaga kerja yang perkembangannya stagnan," kata Nufransa.

Dalam aturan baru ini Kementerian melakukan beberapa perubahan antara lain adanya penambahan ketentuan terkait batasan harga jual eceran minimum dari Hasil Pengolahan Tembakau Lainya atau HPTL. Dalam hal ini, aturan ini memperinci produk dari HPTL yang diubah dan diberikan nilai spesifikasi harga jual minimum per satuan masing-masing produk.

Selain itu, dalam beleid terbaru ini, Kementerian Keuangan melakukan intensifikasi pendapatan negara lewat cukai dengan menambah empat obyek atau barang yang bakal dikenai tarif cukai. Keempat barang baru yang bakal dikenai tarif tersebut adalah ekstrak esens tembakau atau yang biasa dikenal sebagai cairan pengisi vape, tembakau molasses yang biasanya digunakan untuk shisha atau hookah, tembakau hirup dan tembakau kunyah.

Baca berita tentang Sri Mulyani lainnya di Tempo.co.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT