Batas Waktu Habis, Pengembalian Temuan BPK di Lampura Baru 23 Persen
TERASLAMPUNG.COM | 25/07/2022 10:35
Batas Waktu Habis, Pengembalian Temuan BPK di Lampura Baru 23 Persen
Kantor Pemkab Lampung Utara

Teraslampung.com, Kotabumi–‎Sejumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Lampung Utara yang memiliki temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepertinya tidak mau terlalu ambil pusing dengan batas waktu pengembalian temuan tersebut. Buktinya, capaian pengembalian temuan BPK di sana masih sekitar 23 persen saja meski batas waktu telah habis.

“Sampai dengan tanggal 21 Juli yang menjadi batas waktu pengembalian temuan BPK, persentase pengembalian temuannya baru 23,32 persen,” kata Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Lampung Utara, Yuni Santoso mewakili Inspektur Kabupaten, M‎. Erwinsyah, Minggu (24/7/2022).

‎Berdasarkan data yang ada, perangkat daerah yang belum merampungkan pengembalian temuan BPK itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat DPRD, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan. Dinas PUPR menempati peringkat satu disusul dengan Sekretariat DPRD dalam urusan rendahnya capaian pengembalian tersebut.

“Dinas PUPR itu baru 12,18 persen, Sekretariat DPRD baru 15,57 persen. Yang ketiga Dinas Perdagangan dengan 47,92 persen,” urainya.

Yuni menjelaskan, pihaknya akan terus mendorong Perangkat Daerah terkait untuk segera menyelesaikan temuan tersebut meski batas waktu telah habis. Kebijakan ini mereka jalankan sesuai arahan dari pihak BPK terkait persoalan tersebut.

“Kami akan terus berupaya agar pengembalian itu dapat rampung 100 persen,” kata dia.

Sebelumnya, Laporan Keuangan Pemkab Lampung Utara tahun anggaran 2022 hanya mendapat opini Wajar dengan Pengecualian /WDP dari BPK. Opini WDP yang satu tingkat di bawah opini Wajar tanpa Pengecualian‎ yang menjadi opini tertinggi dari BPK diberikan pada bulan Mei lalu.

Pendapat WDP diberikan karena BPK RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan keuangan Pemkab Lampung Utara (Lampura)‎. Pokok – pokok temuan itu mereka tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan mereka. Opini WDP itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP dengan ‎nomor 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 21 Mei 2022.

 

**


BERITA TERKAIT