Pemkot Menunggak PJU 3 Bulan, Lampu di 10 Jalan Utama Bandarlampung Dimatikan
TERASLAMPUNG.COM | 30/09/2021 14:51
Pemkot Menunggak PJU 3 Bulan, Lampu di 10 Jalan Utama Bandarlampung Dimatikan
Ilustrasi Listrik dan PLN. Getty Images

TERASLAMPUNG.COM –– Karena tiga bulan Pemkot Bandarlampung menunggak membayar pajak jalan umum (PJU) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), PLN mematikan lampu jalan di 10 jalan utama  Kota Bandarlampung sejak 27 September 2021 lalu.

Dengan tunggakan per bulannya Rp6 miliar, PJU yang seharusnya dibayar Pemkot Bandarlampung pada Juli-September 2021 sebesar Rp18 miliar.

Ke-10 jalan utama yang lampunya dipadamkan sejak 27 September 2021 oleh PLN adalah Jalan ZA. Pagar Alam, Jl. Sultan Agung, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jl. Pangeran Diponegoro, J.l. Ir. Djuanda, Jl. Kartini, Jl. Yos Sudarso, Jl. P. Emir M Nur, Jl. R.E. Martadinata, dan Jl Wan Abdul Rahman sejak tanggal 27 September yang lalu.

Menurut Asisten Manajer Komunikasi dan Managament Stakeholder PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung, Darma Saputra, pemadaman itu dilakukan penyebabnya Pemkot Bandarlampung menunggak pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) selama tiga bulan.

“Benar ada pemadaman di jalan-jalan utama itu dan hal itu terkait belum dibayarnya tagihan rekening listriknya PJU oleh Pemkot Bandarlampung. Ada ruas jalan yang padam dan sudah berjalan mulai dua hari yang lalu,” katanya kepada Teraslampung.com,  Rabu,  29 September 2021.

Dia menambahkan, pemadaman tersebut sudah menjadi mekanisme PLN yang sudah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBL) dimana PLN sebagai penyedia tenaga listrik mempunyai hak untuk memutus/memadamkan listrik apabila pelanggan terlambat membayar kewajibannya.

“Masyarakat pelanggan PLN pasti mengetahui jika pelanggan belum menyelesaikan kewajibannya (melunasi tagihan listrik) ada sanksi yang diterima yaitu pemutusan. Pemkot Bandarlampung tercatat sudah tiga bulan rekening berjalannya belum diselesaikan,” kata Darma Saputra.

Darma Saputra menjelaskan pihaknya menunggu jawaban dari Pemkot sebelum mengambil keputusan pemadaman PJU tersebut.

“Kami (PLN) sudah melakukan komunikasi dan koordinasi setiap bulannya. Harapannya Pemkot dan PLN ini bermitra karena sama-sama pemerintah, yang satu di pemerintahan dan satunya perusahaan negara namun dalam SPBJTL ada perjanjian jika menunggak harus diputus,” jelasnya.

“Kami sudah menunggu sejak tanggal 20 yang lalu karena PLN adalah sebuah perusahaan yang keuangannya harus sehat. Kita butuh kepastian tapi sampai dengan beberapa hari ke belakangan kira-kira tangal 25 pun belum ada kepastian. Akhirnya langkah yang sulit kita ambil akhirny kita ambli yaitu pemutusan,” tambahnya.

Untuk mengatasi hal tersebut Darma Saputra mengatakan setiap persoalan pasti ada jalan ke luarnya, dia meminta Pemkot Bandarlampung untuk duduk bersama dengan PLN untuk mengatasi tunggakannya itu.

“Solusi itu pasti ada, harus ada komunikasi dari pihak Pemkot. Ini kan harus dibacarakan, Pemkot harus ngobrol, kendalanya seperti ini solusinya seperti ini. Saya rasa kebijakan-kebijakan akan diambil,” katanya.

Di tempat terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wilson Faisol membantah pihaknya tidak melakukan komunikasi dengan PLN dengan adanya keterlambatan pembayaran PJU oleh Pemkot Bandarlampung disebabkan pendapatan yang menurun

“Kami ini sudah menjelaskan kondisi keuangan Pemkot selama masa pandemi Covid-19 ini mengalami penurunan pendapatan dan kami minta pengertiannya agar PLN tidak langsung memadamkan PJU,” kata Wilson Faisol.

Sebelum pandemi, masih kata Wilson Faisol Pemkot tidak pernah terlambat dalam membayar kewajibanya membayar PJU ke PLN ketika pendapatan menurun harapannya ada pengertian dari PLN.

“Selama ini kan kita lancar dalam pembayaran PJU karena dana tidak masalah. Sejak pandemi kita harus jujur pendapatan sangat-sangat menurun. Kita tetap bayar PJU secepatnya mungkin hari ini kita bayar yang bulan Juli jika ada dana lagi kita bayarkan bulan-bulan berikutnya,” katanya.

teraslampung.com


BERITA TERKAIT