Politisasi Bansos Covid-19, LBH Bandarlampung Minta Bawaslu Usut Tuntas
TERASLAMPUNG.COM | 15/05/2020 15:21
Politisasi Bansos Covid-19, LBH Bandarlampung Minta Bawaslu Usut Tuntas

TERASLAMPUNG.COM — LBH Bandarlampung mendorong bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Lampung, dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Lampung agar mengambil sikap dan sanksi tegas terhadap calon atau bakal calon yang mempolitisasi bantuan kemanusian untuk wabah Covid-19 yang di lakukan oleh para kepala daerah atau wakil kepala daerah yang hendak maju lagi di pilkada selanjutnya.

Menurut LBH Bandarlampung,  kepala daerah sebagai leading sector dalam pendistribusian bantuan sosial akibat dampak dari Covid-19 seharusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri terlebih melakukan upaya-upaya yang dapat mencederai proses-proses demokrasi di Indonesia.

“Berdasarkan fakta di lapangan dan beberapa temuan patut di duga telah terjadi pelanggaran politisasi yang di lakukan oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemberian sembako atau bansos melalui anggaran APBD atau APBN,” kata Kepala Divisi Sipil dan Politik, Cik Ali, Kamis (14/5/2020).

Menurut Cik Ali, Bawaslu RI sudah merespons hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran, termasuk terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan Covid-19 untuk menghindari politisasi.

Etika Politik

LBH Bandarlampung mencat sedikitnya ada empat kpala daerah di Lampung yang memberikan bantuan sosial terkait Covid-19 dengan modus menempelkan gambar kepala daerah dalam kemasan bansos yang juga akan menjadi petahana dalam kontestasi Pilkada mendatang. Mereka diduga melakukan hal tersebut adalah Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Timur.

Menurut LBH Bandarlampung hal tersebut jelas melanggar pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Pada pasal tersebut dijelaskan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

Hal tersebut membuat petahana dilarang membuat program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Walaupun saat ini belum ada pasangan calon.

“Namun yang menjadi permasalahan adalah nilai dan etika berpolitik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, justru jangan sampai menjadikan momentum untuk meraih keuntungan pribadi,” kata Cik Ali.

Jika bantuan dari pemerintah daerah, kata Cik Ali, cukup diberi logo atau lambang pemerintah daerah tanpa disertai foto dan atau nama kepala daerah dan atau wakil kepala daerah untuk menjaga nilai nilai demokrasi. Begitu juga jika bantuan berasal dari bakal calon yang bukan petahana.

“Tidak perlu diberikan nama, gambar diri atau foto, atau bahkan visi dan misi karena dapat merusak nilai-nilai demokrasi,” kata dia.

Selanjutnya adalah mengenai Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan untuk melaksanakan penundaan Pilkada menjadi Bulan Desember 2020. Pada Perpu ini tidak ada perubahan mengenai kewenangan dari Bawaslu baik dalam hal pengawasan maupun penindakan.

“Berdasarkan hal tersebut LBH bandar lampung mendorong kepada Bawaslu Provinsi,kabupaten atau kota agar dapat melakukan pemeriksaan dan menindak tegas serta memberikan proses hukum terhadap para calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga demokrasi yang bersih, jujur, dan adil,” katanya.

TERASLAMPUNG.COM


BERITA TERKAIT