Anggota DPR ini Sebut Jokowi Off Side, Bukannya Turunkan Harga BBM Malah Naikkan Iuran BPJS
TERASLAMPUNG.COM | 14/05/2020 16:45
Anggota DPR ini Sebut Jokowi Off Side, Bukannya Turunkan Harga BBM Malah Naikkan Iuran BPJS

TERASLAMPUNG.COM  — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menilai keputusan pemerinrah menaikkan iuran BPJS tidak saja menabrak putusan Mahkamah Agung yang membatalkan usulan penetapan iuran BPJS sebelumnya, namun cerminan  pemerintahan yang minus nurani kepada wong cilik.

“Harga BBM yang seharusnya turun, tidak diturunkan. Kebijakan diperparah dengan menaikkan iuran BPJS. Keputusan MA menolak usulan kenaikan iuran BPJS malah tidak dianggap sama sekali oleh pemerintah. Presiden off side,” kata Saadiah, dalam rilis yang dikirim ke redaksi Teraslampung.com, Kamis siang (14/5/2020).

Sebelumnya Presiden Jokowo Widodo menaikkan uran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, keputusan kontroversial itu dinilai banyak kalangan melukai hati rakyat yang kini sedang dilanda keprihatinan karena dampak Covid-19.

Beleid yang ditandatangani pada Selasa (5 Mei 2020) merupakan perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Saadiah mengatakan Mahkamah Agung telah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, tetapi Presiden Jokowi justru menabrak putusan tersebut dengan menaikkan iuran BPJS.

“Itu tanda bahwa wajah pemerintah saat ini defisit nurani,” kata  kritik anggota Komisi VII DPR, Saadiah Uluputty.

Sikap Presiden soal iuran BPJS, tandas Saadiah, linier dengan sikap ambivalen terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Saadiah, harga BBM yang harusnya diturunkan karena seluruh harga minyak mentah dunia saat ini rendah. Artinya,  faktor pembentuk harga BBM sudah seharusnya mengalami penyesuain.

Kenaikan iuran BPJS, kata Saadiah, semakin menambah daftar beban rakyat yang terpuruk di tengah wabah corona. Saat daya beli masyarakat semakin turun karena PHK dan kehilangan mata pencaharian, pemerintah malah menambah daftar gelisah wong cilik dengan menaikan iuran BPJS.

“Negara harusnya hadir. Memberikan solusi untuk menyelesaikan beban rakyat yang kian berat karena wabah covid. Bukanya justru menimpakan tambahan beban dengan kebijakan tak popular, yaitu menaikkan iuran BPJS. Rakyat semakin sesak menghadapi situasi demikian,” kata Saadiah.

Saadiah menyampaikan, secara tegas Mahkamah Agung menetapkan dalam keputusannya bahwa kesalahan dan fraud dalam pengelolaan dan pelaksanaan program BPJS yang menyebabkan defisit tidak boleh dibebankan kepada rakyat dengan menaikan iuran kepesertaan. Apalagi dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

“Masalah defisit dana jaminan sosial yang digembar-gemborkan pemerintah diakibatkan oleh fraud dalam pengelolaan. Ini malah dipindahkan bebannya kepada rakyat. Rakyat sudah mensubsidi negara dengan membeli BBM mahal, sekarang rakyat dipaksa membayar iuran BPJS lebih mahal untuk menutupi dampak dari fraud dalam pengelolaan BPJS,” kata dia.

Saaidah menegaskan, baik pandangan hukum maupun etis, menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah kebijakan yang minum empati terhadap rakyat.

“Tidak etis. Seharusnya memberi solusi, malah negara tidak hadir untuk memberi kepastian perlindungan bagi rakyat,” katanya.

TERASLAMPUNG.COM


BERITA TERKAIT