Pemakai Narkoba Maju Pilkada, Uji Materi Mantan Bupati Ogan Ilir Ditolak MK
TERASLAMPUNG.COM | 19/12/2019 16:03
Pemakai Narkoba Maju Pilkada, Uji Materi Mantan Bupati Ogan Ilir Ditolak MK

TERASLAMPUNG.COM — Mahkamah Kontitusi (MK) menolak untuk seluruhnya terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Gugatan diajukan mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviandi Mawardi, yang gagal mencalonkan diri karena masalah narkoba.

“Mahkamah berkesimpulan, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019.

BACA: MK: Syarat Calon kepala daerah Bebaas Narkotika Konstitusional

Ahmad Wajir Noviadi Mawardi adalah mantan Bupati Ogan Ilir, Sumatera. Pada 13 Maret 2016, dia ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) saat mengonsumsi narkoba. Padahal, dia baru beberapa hari dilantik sebagai Bupati Ogan Ilir, Sumatra Selatan, usai memenangkan pilkada pada Desember 2015.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kemudian mmberhentikan Noviadi dari jabatannya secara tetap atas dasar melakukan perbuatan tercela.

Pada 13 September 2016, Pengadilan Negeri Palembang menghukum Noviadi enam bulan rehabilitasi karena terbukti menyalahgunakan narkoba.

Ternyata, Noviadi berkeinginan kembali mengikuti Pilbup Ogan Ilir 2020 sehingga mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dia merasa niatnya maju lagi dalam Pilkada terhalangi dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada.

Dalam petitumnya, pemohon memberikan tiga alternatif agar frasa ‘pemakai narkotika’ dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada dinyatakan MK inkonstitusional secara bersyarat. Namun, permintaan tersebut dinilai tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pertimbangannya, hakim anggota Arief Hidayat mengatakan pemilihan kepala daerah merupakan proses demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap manusia untuk memenuhi hak konstitusinya.

Namun secara konstitusional, hak itu dapat dilakukan pembatasan yang ditetapkan UU untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan morel, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Arief menjelaskan, kepala daerah juga dituntut memiliki standar moral yang tinggi. Tuntutan itu membuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menetapkan sejumlah syarat kepada calon kepala daerah. “Salah satunya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan surat catatan kepolisian. Adapun, termasuk perbuatan tercela di antaranya merupakan pemakai atau pengedar narkotika,” tutur Arief.

TERASLAMPUNG.COM


BERITA TERKAIT