DPR Tetap Ketok Palu Revisi UU KPK Meski Mendapat Penolakan Publik
TERASLAMPUNG.COM | 17/09/2019 16:07
DPR Tetap Ketok Palu Revisi UU KPK Meski Mendapat Penolakan Publik

TERASLAMPUNG.COM — Meskipun banyak mendapatan penolakan dari publik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsia atau UU KPK menjadi undang-undang. Pengesahan melalui rapat paripurna DPR RI, Selasa siang (17/9/2019).

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) Supratman Andi Agtas mengatakan, meskipun dalam pembahasan ada beberapa perbedaan pandangan pendapat, tetapi akhirnya para wakil rakyat itu mengesahkan revisi UU KPK.

BACA: Ini Kata Akademikus dan LBH Bandarlampung Soal revisi UU KPK

“Tujuh fraksi secara penuh menerima tanpa catatan. Dua fraksi belum menerima atau menyetujui terutama yang berkaitan dengan pemilihan dewan pengawas yang tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR, yaitu fraksi Gerindra dan PKS,” katanya dalam sidang, Selasa (17/9/2019). Partai Demokrat belum menyampaikan pandangan, karena masih ingin melakukan konsultasi dengan pimpinan fraksi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat kemudian bertanya kepada peserta sidang. “Apakah pembicaran tingkat dua pengambilan keputusan atas undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang undang?” tanyanya dan di mengetok tanda sah karena disetujui peserta.

Setidaknya ada tujuh poin revisi UU 30/2002. Antara lain: kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan, mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta sistem kepegawaian KPK.

Berdasarkan catatan Teraslampung.com, sejak diusulkan pada 2016 Fahri Hamzah adalah salah satu anggota DPR yang lantang mengritik KPK dan ingin agar UU KPK direvisi. Sementara itu, sejak 2016 hanya Partai Gerindra yang berkeras menentang adanya revisi UU KPK.

TERASLAMPUNG.COM


BERITA TERKAIT