Wakil Ketua KPK Soroti Truk Pengangkut Batu Bara di Lampung
TERASLAMPUNG.COM | 03/09/2019 15:58
Wakil Ketua KPK Soroti Truk Pengangkut Batu Bara di Lampung
Wakil Ketua KPK (kanan, berkaca mata) usai bertemu dengan Gubernur Arinal Djunaidi, Kamis, 29 Agustus 2019.

TERASLAMPUNG.COM — Pengangkutan bartu bara dengan truk-truk besar yang melintasi jalan nasional di Lampung menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK juga fokus menyoroti masalah pembalakan liar (illegal logging) di Lampung.

BACA: Andi Surya: Perekonomian Nasional Terancam Truk Batubara di Way Kanan

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Laode Syarif saat bertemu dengan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, di  di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kamis (29/8/2019).

“Selain membantu penyelesaian yang dihadapi Pemprov Lampung, KPK juga untuk membantu Pemerintah Provinsi Lampung guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami juga membantu Pak Gubernur untuk meningkatkan PAD mulai dengan pendataan aset, pendataan ketaatan bayar pajak agar hal tersebut bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi Pemprov Lampung,” kata Laode Syarif.

Menurut Laode, selain pengangkutan batu baru dengan truk-truk besar melintasi jalan nasional sehingga menyebabkan jalan nasional di Lampung cepat rusak, illegal logging masalah penertiban  perikanan di Provinsi Lampung juga harus segera bisa diatasi.

“KPK datang membantu Gubernur agar hak-hak keuangan yang seharusnya dipungut pemerintah didapat, sehingga PAD bisa meningkat. Kami tidak bermaksud untuk memajaki semua orang, sehingga investasi jadi terganggu, kita ikut regulasi yang berlaku untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat Lampung,” kata Laode.

Gubernur Arinal mengapresiasi bantuan yang akan diberikan KPK guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Provinsi Lampung.

BACA: Komunitas Lampung Peduli Geosfer Menolak Batubara untuk PLTU

Arinal mengatakan Pemprov Lampung akan menyiapkan regulasi untuk mengatur angkutan batu bara yang melintas jalan nasional di Provinsi Lampung. “Aturan kita jalankan tapi solusi harus kita berikan agar bisnis tetap jalan tapi tidak mengganggu,” katanya.

Sedangkan mengenai pajak alat berat di beberapa perusahaan, Gubernur menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban semua pihak. “Pajak aset sedang ditata. Pajak adalah keharusan. Untuk itu kita akan inventarisir. Semua pengusaha, BUMN tanpa terkecuali termasuk juga masyarakat yang punya alat berat harus dipungut pajaknya,” tegas Gubernur.

TERASLAMPUNG.COM


BERITA TERKAIT