Tak Terkait OTT, Mengapa KPK Segel Dermaga Tegal Mas di Pantai Marita?
TERASLAMPUNG.COM | 09/08/2019 14:48
Tak Terkait OTT, Mengapa KPK Segel Dermaga Tegal Mas di Pantai Marita?
Pemasangan plang di tempat wisata di Pantai Marita, Selasa, 6 Agustus 2019.

PESAWARAN– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menghentikan operasional dermaga penyeberangan objek wisata Tegal Mas di Pantai Marita, Selasa, 6 Agustus 2019.

Penghentian operasional dermaga itu dilakukan dengan penyegelan, yaitu memasang papan peringatan berisi larangan pengoperasian dua dermaga tersebut.

BACA: KPK-Tempo Institute-AJI Latih Jurnalis Lampung Soal Pencegahan Korupsi

“Penghentian khususnya, terkait kegiatan penyeberangan dari dermaga reklamasi di Pantai Marita. Hal itu dikarenakan menganggu Keramba Jaring Apung (KJA) di zona budidaya,”kata Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang usai menyaksikan pemasangan plang (papan) larangan di Pantai Marita,  Kabupaten Pesawaran, Selasa (6/8/2019).

Menurut Saut penghentian operasional penyeberangan tersebut untuk mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) sampai semua kewajiban perizinan dan pajak dipenuhi pengelola kedua tempat wisata itu.

Pemasangan plang (papan) larangan tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Rido Sani; Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP, M. Eko Rudianto; Direktur Pengawasan ATR/BPN Wisnubroto, Kasi Penatagunaan Tanah Kanwil BPN Prov Lampung Edi Riyanto serta Kasi Penataan Tanah BPN Pesawaran Didik Rudianto dan jajaran pemda Prov Lampung dan Kab Pesawaran.

BACA: OTT KPK, Anggota DPR F-PDIP Jadi Tersangka Suap Izin Impor Bawang Putih

Penerbitan ini, kata Saut, bertujuan untuk menghentikan semua pelanggaran yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Dengan melakukan pemulihan atas apa yang telah dilakukan sebelumnya, yakni terhadap wilayah pesisir pantai. Kemudian memerintahkan kepada pengelola untuk melakukan pengurusan izin kepada Pemkab dan Pemprov serta menunaikan kewajiban membayar pajak.

“Penghentian ini juga dilakukan untuk memastikan semua pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RZWP3K. Dalam hal ini, KPK memberikan tenggat waktu penyelesaian perizinan maupun kewajiban pajak dan jika tidak dipenuhi, penghentian total semua kegiatan akan dilakukan,”ungkapnya.

BACA: Ini Alasan KPK Fasilitasi Pemprov Lampung-BPN-Kanwil Pajak Teken MoU

Dikatakannya, pelanggaran izin pada kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, disinyalir banyak terjadi juga di beberapa daerah lainnya.

“Di Provinsi Lampung sendiri, terdapat 132 pulau-pulau kecil termasuk 24 pulau kecil di kabupaten Pesawaran,”pungkasnya.

BACA SELENGKAPNYA DI TERASLAMPUNG.COM


BERITA TERKAIT