Riwayat Konflik Lahan Hingga Memicu Pertumpahan Darah di Mesuji
TERASLAMPUNG.COM | 19/07/2019 10:50
Riwayat Konflik Lahan Hingga Memicu Pertumpahan Darah di Mesuji
Papan pengumuman di kawasan Register 45 Mesuji (Foto: Oyos Saroso HN)

TERASLAMPUNG.COM — Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, kembali bergolak, Rabu siang, 17 Juli 2019. Bentrokan terjadi antaradua kelompok menyebabkan empat orang meninggal dengan luka bacok dan puluhan lainnya luka-luka.

Bentrokan yang dipicu perebutan lahan garapan dan ketersinggulan antarkelompok penggarap lahan itu hanyalah bagian kecil dari kasus pertanahan di Lampung. Di Register 45 Mesuji sendiri, konflik tanah belum benar-benar selesai.

BACA: Penyelesaian Konflik Register 46 Mesuji akan Libatkan Pemkab OKI

Hasil temuan dan rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah menyusul terjadinya konflik besar di Register 45 pada akhir 2011, sampai sekarang implementasinya tidak jelas.

Sementara itu, meskipun berstatus tanah negara, di dalam hutan Register 45 kini sudah banyak perkampungan dan  kelompok-kelompok masyarakat penggarpa lahan. Mereka tidak hanya berasal dari wilayah Lampung, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia.

Data di Pemkab Mesuji menunjukkan saat ini sedikitnya ada 26 kelompok warga yang menggarap lahan di hutan Register 45 Mesuji. Tak jarang terjadi bentrokan di antara kelompok tersebut atau antara kelompok penggarap dengan kelompok di luar kawasan Register 45.

BACA: Ambil Alih Penanganan Kasus Bentrok Mesuji, Ini yang Dilakukan Polda Lampung

Di antara kelompok di dalam kawasan juga kerap terjadi bentrok yang menyebabkan adanya korban tewas. Pemicu bentrokan selalu sama, yakni masalah rebutan lahan garapan.

Kasus Register 45 tidak bisa dilepaskan dari pembentukan perkampungan di areal Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Tulangbawang (sekarang termasuk wilayah Kabupaten Mesuji) pada tahun 1989. Saat perkampungan baru dibentuk pada 1989, di dalam areal hutan konservasi itu perambah membangun tiga kampung, yaitu Talang Batu, Talang Gunung dan Tebing Tinggi. Tiga kampung itu merupakan kawasan enclave.

Dengan status enclave itu berarti lahan hutan itu statusnya sudah dikeluarkan dari status hutan konservasi/hutan lindung sehingga secara resmi desa itu dianggap sah. Tiga kampung itu dihuni sekitar 3.000 penduduk.

BACA: Ini Kronologi dan Nama Tiga Korban Tewas dalam Bentrok di Register...

Bersamaan dengan dibangunnya kampung di dalam hutan, secara swadaya berdatangan warga dari beberapa daerah di Indonesia ke dalam hutan Register 45. Mereka juga membentuk kampung baru. Antara lain Moro Dewe,Morodadi, Moro Baru, Moro Seneng.

Nama-nama kampung itu disesuaikan dengan asal-usul mayoritas penduduk. Kampung Moro Dewe, Moro Dadi, Moro Baru, dan Moro Seneng berarti sebagian besar penduduknya adalah pendatang dari Jawa.

Keadaan berubah ketika pada Oktober 1991 Menteri Kehutanan memberikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPH HTI) Sementara seluas 32 ribu hektare kepada PT Silva Inhutani Lampung di Register 45 Sungai Buaya. PT SIL merupakan perusahaan patungan anatara PT Silva Lampung Abadi dan PT Inhutani V.

Baca selengkapnya di TERASLAMPUNG.COM


BERITA TERKAIT