Terdapat lima pejabat yang menempati Jabatan Pimpinan Tinggi yang dianggap telah melebih batas ketentuan.

Rencana pembelian lima mobil yang akan dilakukan oleh Pemkab Lampung Utara pada tahun 2022 ini hendaknya segera dikaji ulang. Alasannya, selain belum dirasa perlu, kebijakan ini juga berpotensi mencederai perasaan masyarakat.

 Ditahan selama delapan  hari di Polsek Tanjungkarang Barat tanpa status hukum yang jelas, Arsiman, seorang sopir ekspedisi, pada Jumat (14/1/2022) melaporkan kasusnya ke Mabes Polri dan Kombas HAM.

Total anggaran untuk pembelian kelima unit mobil tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,8 miliar.

Meskipun telah lama tak terdengar, namun program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) diduga masih dijalankan oleh Dinas Kesehatan Lampung Utara pada tahun 2020 silam. Padahal, saat ini seluruh jaminan kesehatan telah beralih ke Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Lampung Utara memastikan pembayaran gaji para Aparatur Sipil Negara akan dibayarkan pada awal pekan depan.

Persoalan tiga jabatan ditempati oleh enam pejabat baru di lingkungan Pemkab Lampung Utara hanya karena faktor kesalahan dalam pengetikan data.

Sejumlah petinggi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BKPSDM) Lampung Utara ‘menghilang’ usai viralnya kabar tentang dua jabatan sama ditempati oleh orang yang berbeda pada Senin malam (3/1/2022).

Meskipun dikabarkan para bawahannya banyak mundur dari urusan proyek, namun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Utara, Syahrizal Adhar, memastikan hal itu sama sekali tak akan berpengaruh terhadap laju pembangunan. Masih banyak pegawai dari instansi lain yang dapat mereka rekrut untuk menempati posisi mereka jika memang benar mundur.

Pembangunan di Lampung Utara terancam lumpuh total pada tahun 2022 mendatang‎. Penyebabnya, pegawai yang menangani proyek ‎di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara yang mundur dikabarkan tak hanya dua orang melainkan seluruhnya.

Meskipun disebut–sebut telah dialokasikan sebesar Rp 5,5 miliar, namun mata anggaran khusus untuk Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara (Lampura) sepertinya tak pernah ada. Anggaran Pilwabup diduga hanya ‘mendompleng’ pada anggaran kegiatan DPRD Lampung Utara.

Bupati Budi Utomo meminta kepada seluruh kepala desa (kades) terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak untuk selalu mengedepankan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan benar – benar sesuai dengan kemauan rakyatnya.

Ratusan aset tanah milik Pemkab Lampung Utara (Lampura) ternyata hingga kini masih belum bersertifikat. Dari 1.176 bidang tanah yang dimiliki, baru sekitar 267-an bidang tanah yang telah dibuatkan sertifikat atau 22,7 persen.

Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) di Lampung Utara yang baru selesai dilakukan menyisakan sejumlah cerita menarik. Mulai dari perolehan suara ‎sama dari dua calon kepala desa hingga tumbangnya petahana kepala desa oleh istrinya sendiri.

Lantaran setiap desa hanya memperoleh satu kotak suara, sejumlah panitia Pemilihan Kepala Desa atau pilkades serentak Lampung Utara terpaksa harus memutar otak untuk mengatasi kekurangan kotak suara jika memang dirasa kurang.