Bupati Garut Larang Keras ASN Ikut People Power ke Jakarta
KABARPRIANGAN.CO.ID | 21/05/2019 15:06
Bupati Garut Larang Keras ASN Ikut People Power ke Jakarta
Penjual kaos "people power" mencoba meraup berkah di antara demo massa PA 212, GNPF dan FPI di Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat 10 Mei 2019 /TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ

TARKI, (KAPOL).- Bupati Garut, Rudy Gunawan dengan tegas melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Garut ikuti aksi people power yang akan dilaksanakan di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Kalau pun ada ASN yang tetap bandel ikut kegiatan tersebut, Rudy mengancam akan memberikan tindakan tegas.

Larangan tersebut diungkapkan Rudy melalui para awak media seusai memimpin apel Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di lapangan Setda Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul, Senin (20/5/2019).

BACA: Dosen dan Akademisi Berharap Masalah Hasil Pemilu Diselesaikan Sesuai…

“ASN saya nyatakan tidak boleh ada yang mengikuti kegiatan aksi people power ke Jakarta. Tindakan tegas sampai pda pemecatan akan saya berikan jika ketahuan ada ASN yang mengikuti kegiatan tersebut,” ujar Rudy.

Dikatakannya, setiap ASN yang akan bepergian ke luar daerah tentunya harus atas dasar izin Pemkab Garut.

Permkab Garut pun tidak kan memberikan izin apabila ada ASN yang izin mangkir untuk pergi ke luar daerah apalagi mengikuti aksi people power.

Rudy menegaskan, larangan yang dikeluarkan ini harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh ASN di lingkungan Pemkab Garut.

Menurutnya, jangan sampai menyalahkan Pemkab Garut apabila kemudian ada tindakan tegas yang diberikan terhadap ASN yang tetap membandel ikut kegiatan aksi people power.

“Sebelumnya, hal ini juga telah saya tekankan kepada para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Garut untuk menyampaikan larangan ini kepada semua jajarannya. Para kepala SKPD sudah diwanti-wanti agar jangan sampai kecolongan ada stafnya yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi.

Sikap tegas seperti ini tutur Rudy, perlu dilakukan oleh dirinya selaku pimpinan daerah.

Apalagi setiap ASN terikat oleh peraturan pemerintah soal disiplin pegawai negeri.

“Kalau dia pergi tanpa izin, maka kita akan memberlakukan PP 53 tahun 2010. Berdasarkan aturan ini, ASN yag melanggar aturan bisa sampai kena sanksi pemecatan karena tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan,” katanya.

Disampaikannya, sikap tegas ini harus diambil untuk menjaga kondusifitas PascaPemilu 2019.

Selaku pimpinan daerah, Rudy mengaku tak ingin masyarakatnya terpecah belah apalagi sampai bermusuhan akibat beda pilihan dalam Pemilu.

“Pemilu sudah selesai dan saya ingin masyarakat Garut tetap hidup rukun dan berdampingan kembali. Jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan,” ucap Rudy.

BACA: Syakur Imbau Warga Tak Terprovokasi Kegiatan Inkonstitusional

Masih menurut Rudy, oleh karena itu dirinya bukan hanya melarang ASN untuk ikut aksi people power di Jakarta.

Masyarakat Garut pun diimbaunya agar tak ikut-ikutan kegiatan tersebut.

“Kalau ASN dengan tegas saya nyatakan dilarang pergi ke Jakarta untuk ikut aksi people power tapi untuk masyarakat saya hanya bisa mengimbau. Mereka punya hak konstitusional sehingga tak bisa kami larang,” kata Rudy. (Aep Hendy S)

KABARPRIANGAN.CO.ID


BERITA TERKAIT