Pemkab Tasikmalaya Segera Lunasi Utang Rp 16 Miliar ke Rumah Sakit
KABARPRIANGAN.CO.ID | 12/02/2019 09:40
Pemkab Tasikmalaya Segera Lunasi Utang Rp 16 Miliar ke Rumah Sakit
RSU Singaparna Medika Citrautama (SMC) Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA, (KAPOL).-Utang pembiayaan warga di beberapa rumah sakit oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang belum dibayar saat ini mencapai sebesar Rp 16 miliar. Namun demikian, utang dari membiayai masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut tahun ini segera dilunasi.

“Kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan anggaran untuk pembayaran sudah disiapkan pada APBD 2019 ini. Sehingga seluruh hutang bisa dilunasi,” kata Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. ami Fahmi kepada “KAPOL” Senin (11/2/2019).

BACA JUGA: Serangan Penyakit Berbasis Lingkungan, Meningkat

Menurutnya, setelah APBD 2019 sudah bisa dicairkan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan segera melunasi utang-utang ke sejumlah rumah sakit. Terlebih, anggaran yang disiapkan tahun ini sebesar Ro 24 miliar, sementara piutang ke rumah sakit Rp 16 miliar.

Dimana sisa anggaran tersebut, dipergunakan untuk menutupi peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke BPJS. Mengingat fasilitas Jamkesda, sejak Oktober 2018 sudah dihapus dan dialihkan ke BPJS yang ditanggung pemerintah.

Adapun soal pelunasan utang ke sejumlah rumah sakit, agar tidak ada alasan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terhambat atau terganggu gara-gara utang. Untuk itu anggaran yang sudah disapkan segera dibayarkan untuk melunasi dan sisanya disiapkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

BACA JUGA: Lima Perusahaan Asing Tawarkan Pengelolaan Sampah di Garut

Selain itu, politisi PKB ini berharap Pemkab Tasikmalaya memperpanjang pemberlakuaan Jamkesda minimal 6 bulan. Pemberlakuaan tersebut, sambil melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait integrasi Jamkesda ke BPJS tanggungan pemerintah.

“Hal ini agar tidak terdengar lagi, masyarakat merasa tidak dilayani karena fasilitas Jamkesda di tolak. Terlebih, dalam mengakses BPJS tanggungan pemerintah ini tidak seluruhnya masyarakat tahu,” ungkapnya. (Ema Rohima

KABARPRIANGAN.CO.ID


BERITA TERKAIT