BPJS Kesehatan Menunggak Rp 12 Miliar ke RS Pemda Tasikmalaya
KABARPRIANGAN.CO.ID | 07/02/2019 10:00
BPJS Kesehatan Menunggak Rp 12 Miliar ke RS Pemda Tasikmalaya
RSU Singaparna Medika Citrautama (SMC) Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA, (KAPOL).- Rumah Sakit Singaparna Medika Citra (SMC) Kabupaten Tasikmalaya angkat bicara terkait Tunggakan BPJS ke rumah sakit plat merah milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Angkanya pun terbilang cukup banyak. Sampai dengan Desember 2018 lalu, angka tunggakan BPJS ke SMC mencapai 12 miliar

Kondisi ini sedikit banyak telah menguras energi pihak manajemen untuk melalukan sejumlah loncatan dan terobosan startegis mensiasati persoalan dengan sasaran aktifitas rumah sakit tetap terjaga tanpa harus men-down-grade pelayanananya. Meskipun tidak sampai menimbulkan resiko fatal hingga mengurangi standar pelayanan minimal medis dan diagnosis terhadap para pasien.

BACA JUGA:

Direktur RS SMC, dr. Heru Suharto menyebutkan, persoalan BPJS bersifat menyeluruh dan dirasakan oleh hampir seluruh rumah sakit yang selama ini melayani pasien peserta JKN. Dalam hal ini pihaknya telah menyampaikan seluruh permasalahan yang dihadapi atas besarnya tunggakan tersebut kepada pihak BPJS.

“Terhitung sejak Oktober hingga Desember 2018 lalu, besaran hutang BPJS terhadap rumah sakit ini mencapai sekitar Rp 12 milyar. Mudah mudahan dalam waktu dekat sudah ada pembayaran kepada kami,” kata Heru, Selasa (29/1/2019).

Tak hanya dipusingkan masalah tunggakan BPJS, Rumah Sakit SMC juga dipusingkan dengan angka tunggakan Jamkesda Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang juga terbilang masih cukup besar. Hingga bulan Desember 2018 lalu angkanya mencapai sekitar Rp 7,7 milyar.

BACA JUGA: Pemkot Minta Pembangunan Depan Pasar Indihiang Dihentikan

“Kalau tunggakan Jamkesda ini insyaallah dalam waktu dekat ini akan terselesaikan sesuai rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,” kata Heru.

Dengan adanya pembayaran Jamkesda maupun BPJS, kata Heru, secara bertahap pihaknya akan menyelesaikan seluruh hutang rumah sakit berdasarkan prioritas. Yang pertama pembayaran kepada pihak vendor/supplier obat. Selanjutnya untuk pembayaran ke pihak bank atas biaya mamin dan pembayaran untuk jasa medis. (Imam Mudofar)

KABARPRIANGAN.CO.ID


BERITA TERKAIT