Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut Terus Mendapat Penolakan
KABARPRIANGAN.CO.ID | 28/12/2018 10:25
Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut Terus Mendapat Penolakan

TARKI, (KAPOL).- Upaya penolakan terhadap program reaktivasi jalur kereta api Cibatu-Garut terus dilakukan ratusan masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Warga Masyarakat Bantaran Rel (PWMBR) di Garut.

Setelah beberapa kali menggelar aksi dan mengajukan audiensi dengan Bupati Garut, keinginan mereka untuk bertemu bupati akhirnya terlaksana.

Aksi penolakan reaktivasi jalur kereta api Cibatu-Garut kembali dilakukan PWMBR dengan cara turun ke jalan dan menggelar orasi, Kamis 27 Desember 2018. Tak hanya itu, mereka pun kembali mendatangi kantor Bupati Garut di Jalan Pembangunan dengan harapan bisa bertemu bupati untuk menyampaikan aspirasi mereka.

BACA JUGA:

Rupanya keinginan mereka untuk bertemu dan menyampaikan langsung aspirasi kepada bupati untuk kali ini terkabulkan. Bupati Garut, Rudy Gunawan bersedia menerima mereka di ruang kerjanya di kompleks Pemkab Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat yang terkena dampak reaktivasi jalur Cibatu-Garut menyampaikan keberatan mereka terhadap progaram tersebut selama belum ada kejelasan terkait nasib mereka. Uang bongkar rumah yang diberikan PT KAI sebesar Rp 250 ribu untuk per meter bangunan rumah yang dibongkar dinilai tak layak.

Sekretaris PWMBR, Alimudin, menyebutkan pihaknya minta Pemkab Garut dan Pemprov Jabar mau mendengar aspirasi dan memperhatikan nasib mereka. Dengan uang bongkar yang diberikan PT KAI itu, warga bukan hanya kesulitan mendapatkan rumah yang
baru tapi juga akan banyak lagi kesuluitan lainnya yang dihadapi.

“Mana cukup uang yang diberikan PT KAI itu dipakai untuk membangun rumah yang baru. Belum lagi kesulitan lainnya seperti anak yang harus pindah ke sekolah lain yang tentunya membutuhkan biaya, di sisi lain pun kami kehilangan maata pencaharian,” ujar Alimudin.

Dengan alaasa itulah Alimudin meminta pemkab dan pemprov bisa menyampaikan anggaran untuk masyarakat terdampak reaktivasi jalur Cibatu-Garut ini. Sepanjang belum ada kejelasan terkait keinginan mereka, Alimudin meminta pendataan dan pembayaran uang bongkar dihentikan dulu oleh PT KAI.

Pascapenggusuran nanti, tutur Alimudin, warga sudah pasti akan kehilangan tempat tinggal dan sebagain besar masih belum tahu akan pindah ke mana. Nasib yang dialami mereka ini menurutnya apa bedanya dengan para korban bencana yang juga kehilangan rumahnya sehingga pemerintah harus menyediakan lahan relokasi bagi mereka.

“Kami bukannya menolak program reaktivasi karena program itu banyak juga manfaatnya bagi maasyarakat Garut. Namun sebaik apapun program itu, harusnya jangan sampai mengorbankan masyarakat lainnya apalagi dampaknya sangat besar,” katanya.

Alimudin menegaskan, warga yang terdampak pasti akan mendukung program reaktivasi ini apabila tidak menyebabkan mereka jadi terlantar karena kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Sebaiknya, sebelum rumah mereka dibongkar pemerintah
terlebih dahulu membuat “masterplan” untuk pemukiman mereka yang baru.

Ia mengaku yakin jika mau, Pemprov Jabar bisa membuatkan “masterplan” yang bagus untuk pemukiman warga yang menjadi korban penggusuran program reaktivasi jalur Cibatu-Garut. Apalagi Gubernur Jabar saat ini seorang arsitektur yang sangat handal dan telah mampu membuat program-program yang terkenal indah dan bermanfaat.

Menanggapi hal itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan mengaku sangat memahami keresahan yang saat ini dirasakan warga yang terdampak program reaktivasi jalur kereta api Cibatu-Garut. Oleh karena itu Rudy berjanji akan mencari solusi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun dalam permasalahan ini.

“Kami bisa saja menggunakan program rutilahu (rumah tidak layak huni) sebagai solusi bagi warga yang rumahnya terdampak. Namun yang menjadi permasalahannya, mereka itu tak mempunyai tanah untuk digunakan pembangunan rumahnya,” ucap Rudy.

Agar upayanya itu bisa berjalan dengan lancar, diungkapkan Rudy dirinya akan secepatnya membuat surat kepada Pemprov Jabar agar bahu membahu dalam mengatasi permasaalahan yang dihadapi waargaa terdampak program reaktivasi jalur Cibatu-Garut ini.

BACA JUGA: Mau ke Bandung Atau Tasik, Warga Bisa Coba KA Galunggung, Gratis

Rudy pun berjanji untuk akan mengupayakan agar warga bisa bertemu langsung dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil agsr bisa menyampaikan aspirasinya.

Terkait keluhan warga yang menilai uang bongkar rumah yang diberikan PT KAI sangat tidak sesuai karena terlalu kecil, Rudy mengaku tak bisa banyak berkomentar. Namun menurutnya dalam hal ini PT KAI juga tak bisaa disalahkan karena mereka juga punya kewajiban untuk mengamankan asset milik mereka.

“Kami paham tugas mereka kan mengamankan asset dan mereka memang memegang perjanjian itu. Dalam perjanjian disebutkan jika lahan tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan, maka warga yang menempatinya harus keluar,” kata Rudy.(Aep Hendy S)

KABARPRIANGAN.CO.ID


BERITA TERKAIT