TERASLAMPUNG.COM -- Razia terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Pelabuhan Jukung yang dilakukan Satpol PP di kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Jumat (2/11/2018) malam dinilai praktisi hukum "tidak manusiawi" dan sewenang-wenang.

Dalam razia itu petugas Sat Pol PP menangkap tiga orang yang dituduh sebagai LGBT di lokasi wisata Labuhan Jukung. Petugas kemudian menyemprot mereka dengan mobil pemadam kebakaran (damkar) dalam rangka yang disebut “mandi wajib”.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mengecam aksi Satpol PP itu karena tidak ada dasar hukumnya. Berikut, pengacara publik LBH Masyarakat Naila Rizki.

“Kalau ada satu pasal yang dilanggar, coba dilihat ketentuan pidananya. Ada nggak melakukan tindakan tidak manusiawi: menyiram seseorang di malam hari dengan semprotan pemadam kebakaran? Ada nggak sanksi seperti itu di Perda? Nggak ada,” tandasnya.

Dalam razia itu, petugas mengambil foto ketiga transgender yang kemudian tersebar di media sosial Lampung. Praktis, ketiganya menjadi bulan-bulanan.

“Pembinaan itu seperti apa sih? Apakah seperti itu? Kan tidak. Berarti satu, dia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, dia sudah melanggar hukum. Yang ketiga, dia memang tujuannya adalah menyiksa seseorang, merendahkan martabat seseorang. Jadi tujuannya bukan lagi menegakkan perda tapi moral versi mereka,” tegas Naila lagi.

Kelompok pendamping LGBT di Lampung meminta petugas menghargai hak-hak semua orang sebagai warga negara.

“Pesan saya terhadap aparat pemeritnah baik itu kepolisian, Satpol PP, TNI dan sebagainya, harapannya pandanglah kami LGBT sebagai manusia. Terlepas orientasi (seks) kami berbeda, kami punya hak yang sama menjadi warga Indonesia,” harap salah satu pegiat komunitas ini secara anonim.

VOA Indonesia

TERASLAMPUNG.COM -- Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono, mengatakan timnya tengah menimbang untuk melaporkan dugaan pelanggaran kampanye dalam aksi Save Tampang Boyolali ke Badan Pengawas Pemilu. Ferry mengatakan, tim Prabowo juga berharap Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Bawaslu sudah lebih dulu menindaklanjuti peristiwa tersebut.

"Kami berpendapat supaya ini ditindaklanjuti oleh Panwas atau Bawaslu. Kami akan mempelajari juga untuk melaporkan peristiwa ini," kata Ferry kepada Tempo, Senin, 5 November 2018.

Ferry melanjutkan, tim Prabowo menemukan tiga dugaan pelanggaran aturan dalam aksi Save Tampang Boyolali yang berlangsung di sejumlah titik di Boyolali, Ahad kemarin. Pertama, dia menduga ada mobilisasi massa oleh Bupati Boyolali Seno Samodro yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia pun menyebut ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam aksi tersebut.

Kedua, ujar Ferry, tim Prabowo menemukan adanya ujaran kebencian dalam aksi massa itu. Dia mengklaim tim memiliki bukti berupa rekaman video orasi dan spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dia mencontohkan, salah satu ujaran kebencian ialah kata makian yang diucapkan setelah nama Prabowo.

Adapun dugaan pelanggaran yang ketiga menurut Ferry adalah penggunaan kawasan hari bebas kendaraan bermotor alias area car free day (CFD). Ferry menganggap, padahal demonstasi Save Tampang Boyolali itu bermuatan politik.

"Mungkin minggu depan (melaporkan). Karena kami sudah komitmen untuk tidak mempolitisasi SARA," ujarnya. "Peristiwa ini sebenarnya kami bisa tangkap sebagai mempolitisasi SARA."

TERASLAMPUNG.COM -- Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yandri Susanto mengatakan tim advokasi akan melaporkan Bupati Boyolali Seno Samudro dan orang-orang yang dinilai melontarkan ujaran kebencian ke kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Yandri mengatakan pelaporan itu terkait ucapan-ucapan yang memaki Prabowo saat aksi Save Tampang Boyolali yang berlangsung Ahad, 4 November 2018.

"Orang-orang yang sok membela orang Boyolali, justru katakan kata-kata tidak pantas, terutama Bupati Boyolali yang katakan Prabowo ***, itu lebih tendensius dan ujaran kebencian, dan kami akan laporkan itu pada kepolisian," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 November 2018.

Yandri mengatakan makian Seno itu sangat tidak pantas diucapkan, apalagi oleh pejabat publik. Dia menilai omongan tersebut amat merugikan Prabowo sebagai calon presiden.

Pernyataan Seno yang dipermasalahkan ini terlontar saat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berorasi dalam aksi Save Tampang Boyolali. Melalui video yang beredar, Seno mengucapkan nama binatang yang identik dengan makian setelah nama Prabowo.

Seno melontarkan umpatan itu sebagai simpulan atas aksi masyarakat Boyolali yang digelar hari tersebut. "Ekspresi dari masing-masing penjuru Boyolali dalam forum Boyolali bermartabat ini menyampaikan ekspresinya, nek tak simpulke sak kalimat kira-kira ya pada karepe Prabowo ***," kata Seno dikutip dari video di kanal Youtube DoubleVIRAL Channel. Jika diterjemahkan, "kalau saya simpulkan satu kalimat kira-kira sama maksudnya, Prabowo (kata binatang).

Sebelumnya, beredar video pidato Prabowo saat menghadiri peresmian Badan Pemenangan Daerah Boyolali. Prabowo sedang berbicara tentang kemiskinan sebelum mengucapkan soal tampang Boyolali.

Prabowo mengabsen tiga nama hotel bintang lima di Ibu Kota. Setelah itu, ia mengatakan bahwa ejaannya sulit hingga masyarakat saja tak mampu mengucapkannya. Prabowo lantas berseloroh bila audiensnya saat itu masuk hotel mewah, mereka akan diusir.

"Karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Betul?" tanya Prabowo. Peserta kampanye terdengar tertawa.

Yandri mengatakan, tim advokasi badan pemenangan yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad juga akan melaporkan orang-orang yang menyunting video pidato Prabowo hingga dianggap merendahkan orang Boyolali. Dia mengklaim, jika didengarkan secara utuh, isi pidato Prabowo sama sekali tak berniat merendahkan.

"Justru bangkitkan orang Boyolali, enggak boleh miskin dan enggak boleh terpinggirkan," kata politikus Partai Amanat Nasional ini.