DPRD Bojonegoro Cetuskan 6 Rekomendasi Percepat Penanganan Covid-19
SUARABANYUURIP.COM | 30/07/2021 22:21
DPRD Bojonegoro Cetuskan 6 Rekomendasi Percepat Penanganan Covid-19
DPRD Bojonegoro Cetuskan 6 Rekomendasi Percepat Penanganan Covid-19

SuaraBanyuurip.com - Bojonegoro - Rapat percepatan penanganan Covid-19 yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, selama tiga hari sejak tanggal 28 Juli 2021 hingga 30 Juli 2021 mengerucut pada kesimpulan. Sebanyak enam rekomendasi dicetuskan.

Keenam rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto tersebut diantaranya, pertama bahwa DPRD mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar segera membentuk fasilitas isolasi terpadu. Yang terfokus dibawah monitor tenaga kesehatan (Nakes), dan ditempatkan setiap kecamatan minimal satu.

"Tempatnya juga harus layak dan representatif. Disiapkan juga obat-obatan, vitamin, gizi, dan lain sebagainya," katanya.

Rekomendasi kedua, terkait pelayanan di RSUD maupun swasta rujukan pasien Covid-19. Agar para dokter dan perawat memaksimalkan pelayanannya. Disebabkan tiap anggaran per hari berkisar minimal Rp 5 juta sampai dengan Rp 12 juta sudah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan bukan dari APBD Bojonegoro.

Sukur minta, para nakes lebih memanusiakan pasien. Biar seimbang antara biaya yang dikeluarkan oleh negara dengan pelayanan yang diterima pasien. Dokternya harus betul-betul mengontrol, dan jangan sampai dokter paru hanya melihat dari jauh.

"Ini urusan nyawa," tegas politisi Partai Demokrat.

Selanjutnya rekomendasi DPRD yang ketiga, pada sisi sosial ekonomi. Masyarakat yang terdampak agar diperhatikan. Termasuk kepedulian pada dunia usaha. Karena dunia usaha adalah pemicu pertumbuhan ekonomi.

Perhatian pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat, tak hanya dalam memutus mata rantai penularan virus saja.

"Namun juga harus menjaga agar ekonomi tidak lumpuh," ujar pria humanis ini.

Kemudian, rekomendasi keempat supaya tidak terjadi penumpukan pada rumah sakit (RS) type B. Pemkab diminta memperhatikan rujukan berjenjang. Agar diklasifikasikan pasien seperti apa yang harus dirujuk ke RS type D, C, atau ke type B.

Kelima, percepatan proses vaksinasi kepada masyarakat, diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Dan rekomendasi keenam, supaya diperhatikan upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan Satgas Covid-19, TNI-Polri, BPBD, maupun komponen masyarakat yang terlibat.

"Dalam kacamata kami, pencegahan ini lebih membutuhkan biaya sedikit dibanding pengobatan," tandasnya.(fin)


BERITA TERKAIT