Ancaman Ledakan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun, Pakar Beri Solusi Pencegahan
TEMPO.CO | 07/12/2020 11:45
Ilustrasi protokol kesehatan / menjaga jarak atau memakai masker. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
Ilustrasi protokol kesehatan / menjaga jarak atau memakai masker. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19, Hidayatullah Muttaqin, mengatakan pemerintah harus membatasi mobilitas penduduk guna mencegah potensi ledakan kasus COVID-19 pada Desember 2020.

"Akhir tahun ini cukup banyak agenda seperti pelaksanaan pilkada, liburan panjang akhir tahun yang menimbulkan kegiatan pertemuan, dan kerumunan di tengah-tengah masyarakat. Jadi, potensi ledakan kasus itu sangat besar," katanya.

Untuk itu, menurut Muttaqin, pemerintah harus bertindak cepat memutus mata rantai pertumbuhan COVID-19 karena bukan tidak mungkin terjadi ledakan yang jauh lebih besar di Desember dengan pertumbuhan harian lebih dari 10 ribu kasus baru. Upaya mengendalikan pandemi tidak cukup hanya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat dan pelaksanaan 3T (testing, treatment, dan tracing). Namun, mengendalikan mobilitas penduduk jadi kunci utama dalam mematahkan laju pertumbuhan COVID-19.

COVID-19 tidak dapat bergerak sendiri dalam menginfeksi manusia. Virus ini menyebar melalui interaksi fisik dan pergerakan penduduk. Karena itu, untuk menurunkan pertumbuhan kasusnya, maka motornya harus dihentikan terlebih dulu dengan pembatasan mobilitas penduduk seraya memperketat penerapan protokol kesehatan.

Pada intinya, kata Muttaqin, pengendalian mobilitas penduduk di sini adalah warga diwajibkan dan dikondisikan untuk tinggal di rumah masing-masing, kecuali untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan.

Tentu kebijakan tersebut harus dikaji secara matang strategi dan pelaksanaannya, namun harus dilakukan secepat mungkin guna menghindari potensi ledakan lebih besar lagi pada Desember ini. Seperti adanya paket kompensasi untuk masyarakat dan dunia usaha sebab kebijakan ini menuntut ditutupnya kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat, kecuali yang vital dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Diakuinya, ongkos kebijakan ini memang tidak murah tetapi lebih baik daripada menjalankan strategi pelonggaran ekonomi di saat pandemi yang justru membuat penularan semakin menjadi-jadi dengan korban meninggal yang lebih banyak dan biaya ekonomi yang lebih tinggi. Dengan strategi ini, maka pemerintah lebih dapat mengukur kapan pandemi mulai terkendali dan kapan kegiatan masyarakat serta aktivitas ekonomi mulai dilonggarkan kembali secara lebih aman.

"Dengan strategi ini pula keberadaan penduduk yang terinfeksi dideteksi sebanyak-banyaknya melalui peningkatan 3T untuk dirawat atau diisolasi," ujarnya.

*Ini adalah artikel kerja sama Tempo.co dengan #SatgasCovid-19 demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tegakkan protokol kesehatan, ingat selalu #pesanibu dengan #pakaimasker, #jagajarakhindarikerumunan, dan #cucitanganpakaisabun.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT