TERASLAMPUNG.COM  --- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menegaskan penyakit campak dan rubella berbahaya sehingga perlu diberikan vaksin untuk membentuk kekebalan pada manusia. Masyarakat tak perlu khawatir berlebihan dengan penggunaan vaksin tersebut karena vaksin campak dan rubella tidak dibiakkan di babi.

"Cara membuat vaksin campak dengan menanam virus campak di embrio janin ayam yang steril kemudian dibiakkan . Sedangkan vaksin Rubella dibiakkan di sel Punca (stem sell) manusia yaitu plasenta,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,  Reihana,  Sabtu (3/8/2018).

Reihana berharap, penjelasannua bisa menjawab kekhawatiran masyarakat tentang belum tersertifikasi halal Vaksin Campak dan Rubella (Vaksin MR).

Lampung memasuki hari kedua pelaksanaan Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR).

Namun, imunisasi diwarnai penolakan dari sejumlah orang tua siswa karena meragukan vaksin yang disuntikkan untuk mengatasi MR. Masalah sertifikasi halal dari MUI menyebabkan para orang tua siswas tidak  membolehkan anak mereka diimunisasi MR.

"Meskipun begitu imunisasi tetap berjalan karena mempertimbangkan pentingnya vaksinasi itu untuk mencegah dari risiko penyakit campak dan rubella," kata Reihana.

“15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung melaksanakan Kampanye Imunisasi MR . Imunisasi tidak dihentikan tetapi melayani siapa yang mau, bagi yang tidak mau kami tidak memaksa, namun kita ketahui bersama bahwa penyakit Campak dan Rubella adalah penyakit yang berbahaya," jelas Reihana.

Kadiskes Lampung ini juga menjelaskan dari sampel spesimen penderita campak yang diteliti Badan Litbangkes Kemkes RI (Badan Penelitian dan Pengembangan. Red) 60%nya juga mengandung virus Rubella.

Untuk diketahui virus Rubella dapat menyebabkan kematian ataupun kelainan perkembangan janin apabila penyakit ini diderita oleh wanita hamil. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penularan penyakit Campak dan Rubella di masyarakat dengan cara pemberian Vaksin MR secara missal pada anak usia 9 bulan hingga 15 tahun . Untuk mendapatkan kekebalan komunitas perlu cakupan imunisasi sebesar minimal 95% . “Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa vaksin Campak dibuat dari virus hidup yang dilemahkan, sehingga virus yang sudah lemah ini apabila disuntikkan pada manusia tidak cukup kuat untuk menimbulkan penyakit tetapi cukup kuat untuk membentuk kekebalan dalam tubuh (antibodi).

Sementara itu, Laporan yang masuk ke Sekretariat Kampanye Imunisasi MR di Provinsi Lampung tercatat telah diimunisasi sebanyak 276.223 orang (12,3%) dengan rincian Lampung Barat 21.665 orang (27,5%), Tanggamus 23,433 orang (14,7%), Lampung Selatan 35.802 orang (13,15), Lampung Timur 26.795 orang (10,1%), Lampung Tengah 36.444 orang (10,7%), Lampung Utara 17.821orang (10,65%), Way Kanan 12.044 orang (10%), Tulang Bawang 20.915 orang (16,2%), Pesawaran 16.047 orang (13,4%), Pringsewu 7.816 orang (7,3%), Tulang Bawang Barat 12.763 orang (18%), Pesisir Barat 15.347 orang (31%), Bandar Lampung 27.653 orang (10,8%) dan Metro 1.680 orang (4,3%)

Seluruh pencanangan pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR di Provinsi Lampung adalah tanggal 1 Agustus 2018, sedangkan Kota Metro pada tanggal 2 Agustus 2018 dan untuk Mesuji laporan manual belum masuk karena pencanangan baru dilaksanakan pada 3 Agustus 2018.

TERASLAMPUNG.COM, PEKANBARU - Kecaman terhadap vaksinasi yang dilakukan, terus berdatangan pasca penolakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap produk vaksin yang belum dipastikan halal tersebut.

Salah seorang anggota DPRD Riau dari Partai PKS, Mansyur HS, menilai sebaiknya pemerintah mendengarkan apa yang disampaikan oleh MUI selaku majelis tertinggi ulama yang diakui.

"Kami mengimbau pemerintah daerah agar menghentikan vaksinasi sementara. Ini berdasarkan putusan MUI, kita di Riau mayoritas muslim," kata Mansyur, Kamis, 2 Agustus 2018.

Apabila sudah menggunakan vaksin yang halal sesuai dengan rekomendasi dari MUI, lanjut sekretaris komisi II DPRD Riau ini, Pemerintah silahkan melanjutkan program tersebut.

"Untuk waktunya, sampai ada pengganti yang dinilai ulama halal, dan sebanding fungsinya dengan yang ada sekarang. Sepanjang itu belum ada, sebaiknya tetap tunggu," tuturnya.

Diakui Mansyur, dirinya paham ini merupakan program nasional, namun semua pihak juga harus menghormati fatwa MUI. Karena ini juga untuk menyelamatkan generasi muslim di Riau.

"Kita tahu ini program nasional, tapi kita harus hargai juga pihak MUI. Ini kan juga demi menyelamatkan masyarakat muslim," tuturnya.

Lebih lanjut, ia berharap agar tidak ada pihak yang menganggap bahwa hal ini dipolitisasi, karena menurutnya ini murni keresahan ummat dan tidak ada unsur lain.

"Jangan sampai ada yang beranggapan bahwa ini dipolitisisasi. Dalam MUI tersebut juga komisi di dalamnya, dan di Komisi tersebut juga ada dokter, dan tenaga ahli lainnya. Jadi MUI tidak akan sembarangan dalam membuat fatwa," tuturnya.

riauonline.co.id