KKP Tambah Lagi Kawasan Koservasi Perairan di Maluku, Ini Lokasinya
TERASMALUKU.COM | 25/07/2021 15:38
KKP Tambah Lagi Kawasan Koservasi Perairan di Maluku, Ini Lokasinya
Wisatawan bermain olah raga air "banana boat" di kawasan perairan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT, 24 Mei 2016. Kawasan Taman Nasional Komodo merupakan salah satu dari sepuluh kawasan wisata utama yang dikembangkan pemerintah pada 2016. ANTARA/Wahyu Putro A

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Maluku kembali bertambah.

Ini menyusul Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tertanggal 21 Juli 2021 resmi menetapkan empat Kawasan Konsevasi Perairan baru di Maluku yaitu Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Lease, KKP Ay dan Run di Banda dan KKP Seram Utara Barat di Kabupaten Maluku Tengah serta KKP Pulau Buano di Seram Bagian Barat (SBB).

Sebelumnya, di Maluku sudah ditetapkan dua Kawasan Koservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) yakni KKP3K Perairan Kei Kecil Barat di Maluku Tenggara dan Kon di Seram Timur disamping Suaka Alam Perairan Aru Tenggara dan Taman Wisata Perairan Laut Banda yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

“Empat KKP baru ini, untuk KKP Lease SK nomor 47 tahun 2021, KKP Ay dan Run di Banda SK nomor 48 tahun 2021, KKP Pulau Buano SBB SK nomor 49 tahun 2021, dan KKP Seram Utara Barat tertuang dalam SK nomor 50,”ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris dikonfirmasi, Minggu (25/7/2021).

Menurutnya, walaupun sudah ditetapkan sebagai kawasan koservasi baru, masih ada beberapa tahapan selanjutnya yang harus dilakukan yaitu penataan batas, sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang dilaut.

“Penataan batas ini dilakukan oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku dan beberapa instansi terkait,”ucapnya.

Setelah penataan batas selesai dilakukan, kata Abdul kemudian dibentuk lembaga pengelola kawasan koservasi dengan melibatkan beberapa komponen stakeholder, yaitu DKP, pemerintah kabupaten/kota dimana KKP itu berada, pergutuan tinggi setempat, masyarakat hukum adat, NCO atau LSM.

Hal ini dimaksudkan agar kelestarian ekosistem dan sumber daya alam di kawasan konservasi tetap terjaga dengan baik.

“Ini namanya prinsip komenesmen atau kolaborasi manajemen, jadi pengelolaan bersama, sehinga setakeholder merasa memiliki kawasan konservasi untuk dikelola dengan baik,” tandasnya.

 terasmaluku.com


BERITA TERKAIT