Hilangnya Harmonisasi antara Manusia Papua, Budaya, dan Lingkungan Hidup
JUBI.CO.ID | 10/04/2021 21:40
Hilangnya Harmonisasi antara Manusia Papua, Budaya, dan Lingkungan Hidup
Hutan di Papua -(Jubi/Hengky Yeimo).

Papua, Jubi.co.id - Hilangnya hubungan yang harmonis antara manusia, budaya, dan lingkungan hidup menyebabkan hancurnya nilai nilai dan jati diri manusia Papua. Pasalnya hubungan manusia dan lingkungan erat kaitannya dengan alam.

”Te Aro Neweak Lamo.” Bahasa Amungme artinya alam adalah diriku dan aku adalah tanah.”

“Budaya orang Papua jelas sangat berpengaruh dengan lingkungan hidupnya terutama dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang di pantai, sungai, dan danau pasti mengenal transportasi perahu berbeda dengan orang di gunung,” kata antropolog Andro Lekito dalam diskusi bertajuk Kajian Pola Kejahatan Ekosida dan Kultur Genosida di Papua bersama Walhi Papua dan Papua Barat, dalam diskusi Rabu (7/4/2021)dan Kamis (8/4/2021) di salah satu hotel di Jayapura.

Dia menambahkan orang Kamoro takut untuk mencari ikan di laut karena mereka hanya mencari di sungai dengan menggunakan sampan dan meramu sagu.

“Jadi filosofi orang Kamoro dikenal dengan istilah 3S yang artinya sampan, sagu, dan sungai,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Andro, perlu adanya identifikasi pola-pola yang mengakibatkan hilangnya harmonisasi kehidupan manusia terhadap budaya dan lingkungan dan dampak apa yang terjadi terhadap perubahan tersebut dan perlu ada solusi akibat perubahan tersebut.

Hal senada juga dikatakan Direktur Elsham Papua, Pdt Mathius Adadikam, bahwa perpindahan warga dari wilayah gunung ke dataran rendah di Timika juga sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Begitupula pendapat Dora Balubun dari KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, bahwa masyarakat yang hidup di Kebar Kabupaten Tambrauw sejak 2014, salah satu perusahaan telah mendapat izin dari pemerintah dengan estimasi ujicoba perusahaan penanaman jagung dan pengolahan sampai 2017.


“Masyarakat setempat sangat tergantung dengan hutan karena itu merupakan kehidupan mereka sehari hari,” katanya.

Sebenarnya keluhan tentang alam dan kehidupan pernah pula dikatakan Mama Yosepha Alomang dalam buku berjudul ‘Perjuangan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan’.

“Gunung Nemangkawi itu saya (Nemangkawi sebutan bahasa Amungme pada Puncak Cartensz). Danau Wanagong itu saya punya kaki. Tanah di tengah itu tubuh saya. Ko (kau) sudah makan saya. Mana bagian saya yang ko belum makan dan hancurkan? Ko sebagai pemerintah harus lihat dan sadar bahwa ko sedang makan saya. Coba ko hargai tanah dan tubuh saya,” kata Mama Yosepha Alomang.

Lebih lanjut, kata Alomang, Nemangkawi atau Puncak Cartensz dalam budaya orang Amungme adalah seorang ibu atau mama yang memelihara dan memberikan kehidupan, melalui aliran sungai yang jernih dan tempat tinggal semua makhluk hidup. Tak heran kalau Mama Yosepha menyamakan dirinya dengan gunung yang sedang digali dan kini dilubangi menjadi sebuah terowongan alias under ground mining. Bagi orang Amungme, puncak gunung adalah kepala sang mama. Filosofi orang Amungme menyatakan ”Te Aro Neweak Lamo.” Artinya, alam adalah diriku, aku adalah tanah.

Ekosida

Seruan untuk tindak pidana ekosida telah diakui oleh hukum internasional semakin kuat. Hal ini mulai diserukan dari Paus di Vatikan Roma sampai aktivis anak anak dari Swedia Greta Thunberg. Ekosida semakin marak dibicarakan bahkan masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Sedangkan pelanggaran terhadap lingkungan hidup sangat kecil dan belum ada.

“Padahal sejak awal sudah ada dan bagaimana mengembalikannya agar ekosida bisa masuk dalam konvensi Roma,” kata M Ridha Saleh dalam diskusi tersebut.

Dia menambahkan justru negara negara Vanuatu, Solomon Island, dan Fiji yang memperjuangkan dan menjadikan perusakan lingkungan hidup sebagai tindakan kejahatan.

Mengutip https://www.stopecocide.earth pada 3 Desember 2019 di Denhaag, pada sidang tahunan negara-negara pihak Mahkamah Pidana Internastional (ICC), negara Kepulauan Pasifik Vanuatu, membuat pernyataan yang berani bahwa majelis harus mempertimbangkan secara serius memperluas kewenangan pengadilan untuk memasukan kejahatan ekosida.

Duta Besar John Licht dari Vanuatu berbicara atas nama pemerintahnya di sesi pleno penuh Majelis, menyatakan Amandemen Statuta Roma dapat mengkriminalisasi tindakan yang menyebabkan ekosida.

“Kami percaya gagasan radikal ini layak untuk untuk didiskusikan secara serius,” kata John Licht.

Hal ini penting karena mengutip https://www.thenewhumanitarian.org/ menyebutkan bahwa Vanuatu negara berpenduduk sekitar 300.000 penduduk yang tinggal di bagian dari 83 pulau di Samudera Pasifik Selatan. Banyak negara Pasifik dan daerah pesisir dataran rendah lainnya, wilayah ini seringkali digolongkan sebagai salah satu yang paling rentan di dunia terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Dampaknya bervariasi di seluruh dunia, tetapi para ilmuwan memperkirakan bahwa kenaikan permukaan laut, suhu ekstrim, dan topan yang lebih kuat. Efek ini sudah memakan banyak korban.

Topan Pam, yang melanda Vanuatu pada 2015, adalah badai yang paling sering dikutip oleh Ni-Vanuatu terkait cuaca ekstrim. Salah satu topan terkuat yang pernah tercatat di Pasifik. Topan Pam menyebabkan kerusakan besar yang total setidaknya 60 persen dari produk domestik bruto negara itu.

Bank Dunia memperkirakan bahwa perubahan iklim dapat memaksa lebih dari 143 juta orang meninggalkan rumah mereka pada 2050, mendorong migrasi internal besar besaran. Alih-alih satu peristiwa bencana seperti Topan Pam, gerakan massa ini akan berkembang saat cuaca ekstrim melapisi satu bencana di atas bencana berikutnya, melemahkan mata pencaharian, melemahkan ketahanan pangan, dan membanjiri kampung seperti rusaknya persendian dan sumsum.

jubi.co.id


BERITA TERKAIT