Cina Kecam Perintah Eksekutif AS terhadap TikTok
TEMPO.CO | 19/08/2020 07:34
Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]
Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]

TEMPO.CO, Beijing - Cina pada Senin, 17 Agustus 2020, mengecam perintah eksekutif Amerika Serikat (AS) baru-baru ini yang mengharuskan ByteDance mendivestasi operasional TikTok di AS dalam 90 hari ke depan.

Cina menyebut "kebebasan" dan "keamanan" hanyalah dalih untuk "kebijakan kapal perang digital" yang dilakukan beberapa politisi AS.

Menanggapi pertanyaan terkait klaim perintah tersebut dalam konferensi pers hariannya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian mengatakan bahwa menurut berbagai laporan, dalam operasionalnya di AS, staf manajemen tingkat menengah hingga senior TikTok, termasuk CEO, semuanya adalah orang Amerika.

Sementara server berada di AS, pusat data di AS dan Singapura, dan semua tim merupakan tim lokal. Perusahaan tersebut mempekerjakan 1.500 orang Amerika dan berjanji untuk menciptakan 10.000 lapangan pekerjaan. Selain itu, kebijakan audit dan kode sumber algoritmenya pun terbuka untuk umum.

"Bisa dibilang TikTok telah melakukan hampir semua yang diminta pihak AS. Namun, mereka masih tidak bisa lepas dari perampokan terselubung dan pemaksaan yang dilakukan individu-individu AS tertentu demi keuntungan politik yang egois," kata Zhao. "Beberapa politisi AS berniat mengarang-ngarang tuduhan untuk mencekik TikTok."

Sang juru bicara menyebut bahwa "keamanan nasional," isu yang diangkat beberapa politisi AS, merupakan dalih serbaguna yang memungkinkan negara itu mempermasalahkan dan menindas perusahaan non-AS.

AS terus berbicara tentang TikTok dan perusahaan-perusahaan lain yang membahayakan keamanan nasionalnya, kata Zhao. Namun, laporan penilaian yang relevan oleh Badan Intelijen Pusat (CIA) AS bahkan menunjukkan tidak ada bukti bahwa Cina telah menyadap data TikTok atau menggunakan aplikasi tersebut untuk menyusup ke ponsel pengguna.

Dia menambahkan bahwa beberapa wadah pemikir AS bahkan berpendapat pelarangan aplikasi tertentu hanya karena mereka adalah milik perusahaan Cina jelas tidak didasari alasan keamanan.

Ini sekali lagi membuktikan bahwa apa yang disebut "kebebasan" dan "keamanan" hanyalah dalih untuk "kebijakan kapal perang digital" yang dilakukan oleh beberapa politisi AS, kata juru bicara tersebut.

"Perilaku intimidasi semacam ini adalah penyangkalan terang-terangan terhadap prinsip-prinsip ekonomi pasar dan persaingan yang sehat, yang mana AS sendiri telah menjadikan diri sebagai contoh, dan pelanggaran terhadap aturan perdagangan internasional," kata Zhao. "Menyabotase kepentingan negara lain dengan sewenang-wenang hanya akan mendatangkan kerugian bagi AS sendiri," katanya.

"Kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, berhenti memfitnah dan mencoreng reputasi Cina, dan berhenti menindas perusahaan negara lain tanpa alasan," tambah Zhao.

ANTARA | XINHUA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT